PROFESIONALISME KEPEMEMIOINAN KEPALA SEKOLAH.
Paradigma baru menejemen pendidikan dalam dalam rangka meningkatkan kualitas secar efektif dan efisien, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pengembangan sumber daya manusia merupakan peningkatan kemampuan manusia agar mampu melakukan pilihan-pilihan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan kemampuan, tetapi juga pemamfaatan kemampuan tersebut.
Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Erat hubungannnya antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya prilaku nakal peserta didik, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP. 28 tahun 1990 bahwa” kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”.
Kepala sekolah harus memilki visi dan misi, serta strategi menejemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu, strategi ini dikenal dengan menejemen mutu terpadu ( MMT ).
Pengembangan profesionalisme kepala sekolah merupakan tugas dan wewenang para pegawas yang berada dibawah dan bertanggug jawab kepada kepala dinas pendidikan nasional.
IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
A. perlunya manajemen berbasisi sekolah.
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, tangguh, mandiri, demokratis dan profesional pada bidangnya masing-masing.
Visi dan misi dan strategi dinas pendidikan nasional pada tingkat kabupaten dan kota harus dapat mempertimbangkan dengan bijkasana kondisi sekolah dan masyarakat dan harus juga mendukung kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Untuk kepentingan tersebut diperlukan paradigma baru manejemen pendidikan, pada hal ini, berbagai pihak menganalisis dan melihat perlunya diterapkan manajemen berbasis sekolah ( School Based Management ), yang dapat mengelola pendidikan sesual dengan tuntutan reformasi dalam era globalisasi.
B. konsep dasar manajemen berbasis sekolah.
Manajemen berbasis sekolah ( MBS ) merupakan strategi untuk mewujudkan seklah yang efektif dan produktif.
MBS adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat denga pembelajaran, yakni sekolah.
MBS merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang menberikan otonomi kepada sekolah untuk mengatur kehidupan sesual dengan potensi, tuntutan dan kebutuhannnya.
Dalam sistem MBS, semua kebijakan dan program sekolah ditetapkan oleh komite sekolah dan dewan pendidikan.
C. Karakteristik manajemen berbasis sekolah.
Karakteristik MBS bisa diketahui antara lain dari sebagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan, serta sistem administrasi secara keselutuhan.
1. pemberian otonomi luas kepada sekolah.
MBS memberikan otonomi luas kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab.
2. partisipasi masyarakat dan orang tua.
Dalam MBS, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi.
3. kepemimpinan yang demokratis dan profesional.
Pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana inti program merupakan orang-oang yang memiliki kemampuan dan integritas penuh.
4. Team _work yang kompak dan transparan.
Keberhasilan program – program sekolah didukung oleh tenaga team work yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah.
Empat Faktor Penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi MBS, yaitu :
a. Keleluasaan yang dimiliki sekolah.
Kepala sekolah memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan di bandingkan dengan sistem manajemen pendidikan yang dikontrol oleh pusat.
b. Pengetahuan dan keterampilan.
Kepala sekolah beserta seluruh warganya harus menjadi “ Learning Person ” yang senantiasa belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara terus-menerus.
c. Sistem informasi yang jelas.
Sekolah yang melaksanakan MBS perlu memiliki informasi yang peling jelas tentang program yang netral dan transparan, karena dengan informasi tersebut seseorang akan mengetahui kondisi sekolah.
d. Sistem penghargaan.
Sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan bagi warganya yang berprestasi untuk mendorong karirinya.
IMPLEMENTASI MBS DI INDONESIA.
Melui MBS, sekolah dikembangkan menjadi lembaga pendidikan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab secara luas untuk mandiri, maju, dan berkembang berdasarkan kebijakan dasar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan pemerintah.
a. Iklim sekolah yang kondusif.
Pelaksanaan MBS perlu didukung oleh iklim yang kondusif bagi terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan tertib, sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan tenang dan menyenangkan ( Enjoyble Learning ).
b. Otonomi sekolah.
Dalam MBS, kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasinya harus didesentaralisasikan ke sekolah, agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara lebih fleksibel.
c. Kewajiban sekolah.
MBS menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru dan pengelolaan sistem pendidikan yan profesional.
d. Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis dan profesional.
Pelaksanaan MBS menuntut kepemimpinan kepala sekolah profesional yang memiliki kemampuan manajerial dan integritas pribadi untuk mewujudkan visi menjadi aksi, serta demokratis dan transparan dalam pengambilan keputusan.
Dalam implementasi MBS, kepala sekolah merupakan “ The Key Person ” keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
e. Partisipasi aktif masyarkat dan orang tua.
MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memperdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem serta mengenorkan birokrasi yang tumpang tindih.
Dalam implementasi MBS, keterlibatan aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orang tua dalam perencanaan, pen gorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program pendidikan di sekolah merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.
DARI KURIKULUM 1994 KE KBK
Kebijakan perubahan kurikulum merupakan politik pendidikan yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, bahkan dalam batas-batas tertentu dapat dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan.
A. Analisisi Konseptual.
Kurikulum berbasisi kompetensi (KBK) merupakan salah satu pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupub\n mikro.
Pemberian otonomi luas kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum dan pembelajaran beserta sistem evaluasi.
KBK dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kemampuan melakukan ( Kompetensi ) tugas-tugas dengan standar perpormansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.
KBK menuntut guru yang berkualiatas dan profesional untuk melakukan kerja sama meningkatkan kualitas pendidikan.
Dalam hubungannya dengan pembelajaran, kompetensi menunjukkan kepada perbuatan yang bersipat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu dalam proses belajar.
B. Karekteristik KBK.
KBK memiliki karakteristik antara lain mencakup seleksi kompeensi yang sesuai; spesikasi indikator – indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian konpetensi ; dan pengmebangan sistem pembelajaran.
Depdiknas ( 2002) mengemukakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik baik secara individual maupun klasikal.
2. Berorientasi pada hasil belajar ( Learning outcomes ) dan keberagaman.
3. Penyampaian dalam pembelajaran mengunakan pendekatan dan metode yang bervariasi.
4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber blajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif.
5. Penilaian penekanan pada proses dan hasil balajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.
C. Implementasi KBK di sekolah
Kurikulum berbasis kompetensi dikembangakan untik memberikan kesempatan kepada sekolah dalam mengembangkan silabus dan mengelola sumber daya dengan mengalokasikan sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
Implementasi kurikulum berbasis kompetensi sedikitnya akan dipengaruhi oleh tiga faktor berikut :
a. Karakteristik kurikulum ;yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi penguna di lapangan.
b. Strategi impelementasi ; yaitu strategi yang digunakan dalam impelementasi, seperti diskusi profesi, seminar, penataran, loka karya, penyedian buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.
c. Karakter penguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum ( curriculum planning ) dalam pembelajaran.
Impelementasi KBK di sekolah merupakan pengembangan kurikulum pada tingkat lembaga (institusional) yang akan bermuara pada pengembangan kurikulum pada tingkat bidang study ( penyusunan silabus ) dan pelaksanaan proses pembelajaran (actual curriculum)
Sedikitnya terdapat tujuh kompetensi dasar yang perlu dikembangan dalam silabus KBK disekolah, agar peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik dan mendayagunakan hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh kompetensi dasar tersebut adalah :
a. Kompetensi dasar bahasa (Inggris dan Arab )
b. Kompetensi dasar komputer fan intenet.
c. Kompetensi dasar tata krama dan budi pekerti.
d. Kompetensi dasar komunikasi dan teknologi
e. Kompetensi dasar penelitian
f. Kompetensi dasar kemasyarakatan.
g. Kompetensi dasar kewirausahaan.
D. Aspek Teknis Edukatif.
KBK memberi peluang bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah, berkaitan dengan maslah kurikulum, pembelajaran, menejerial, dan lainnya sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas dan profesionalisme yang dimilikinya.
Dalam undang-undang sisdiknas ( 2003 ) dikemukakan bahwa penyusunan kurikulum harus memperhatikan :
1. Peniongkatan iman dan taqwa;
2. Peningkatan akhlak mulia;
3. Penngkat potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
4. Keragaman potensi daerah dan linkungan;
5. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional ;
6. Tuntutab dunia kerja ;
7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ;
8. Agama
9. Dinamika perkembangan global ; dan
10. Persatuan nasional dan lain-lainnya kebangsaan.
E. Aspek Politis
Kurikulum berbasis kompetensi dijadikan sebagai bahan pemikiran pendidikan dalam kondisi masyarakat yang sedang mengalami krisis yang berkepanjangan.
Otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidikan, menawarkan partisifasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman nasyarakat terhadap pendidikan.
Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditunjukkan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.
F. Solusi ke depan.
KBK yang ditawarkan dengan manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu bentuk operasional desentralisasi pendidikan yang memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini.
Faktor lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kesiapan para pelaksanaannya. Kesiapan ini sangat ditentukan oleh para pelaku, anatara lain ketulusan pemerintah pusat, aparat daerah, masyarakat dan sekolah itu sendiri.
Diposkan oleh Muhamad Supriyadie di 16:07 MANAJEMEN PENDIDIKAN
Menejemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan suatu proses untuk menjadi visi menjadi aksi.
Menejemen pendidikan dalam ar ti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara pruduktuf dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi masyarakatyang turut serta di dalam mencapai yang telah disepakati bersama ( Engkoswara).
Menejemen pendidikan pada hakekatnya menyangkut tujuan, manusia yang melakukan kerjasama, proses sistematik, serta sumber-sumber yang didayagunakan.
Menejemen pendidikan merupakan cabang ilmu menejemen yang mempelajari penetaan sumber-sumber dan daya manusia, kurikulum, fasilitas, sumber belajar dan dana, serta upaya mencapai ujuan lembaga secara dinamis.
PROSES MENEJEMEN PENDIDIKAN.
Proses menejemen pendidikan memerlukan berbagai pendekatan sistem dan pendekatan terpadu. Pendekatan sistem terpadu mempelajari manajemen dari sudut sistem, sub sistem dan komponen sistem, dengan penekanan pada interakasi anatara komponen di dalamnya.
Sedangkan pendekatan manajemen terpadu dilandasi oleh norma dan keadaan yang berlaku, menelaah kemasa silam, serta berorientasi ke masa depan secara cermat, yang melibatkan dimensi serta ditunjang oleh konsep pengelolaan partisifasif, yang memiliki dimensi konteks, tujuan dan lingkungan.
PARADIGMA MANAJEMEN PENDIDIKAN.
Sedikitnya terdapat enam permasalahan yang harus diantisipasi pada paradigma baru menajemen pendidikan dalam konteks ekonomi daerah, yaitu : kepentingan nasional, mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan, perluasaan dan pemerataan serta masyarakat dan akintabilitas. (Fiske : 1996, Nurhadi: 1999, Satori : 1999).
Dalam paradigma baru manajemen pendidikan ini, melukiskan fungsi-fungsi pendidikan yang didesentralisasikan ke sekolah, sebagai berikut :
o aaaa
1. Perencanaan & Evaluasi
Dalam paradigma baru menejemen pendidikan, sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan sesual dengan kebutuhannya.
Sekolah juga memeiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi secara internal untuk memantau proses pelaksanaan dan hasil program-program yang telah dilaksanakan.
2. Kurikulum.
Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat merupakan standar yang berlaku secara nasional. Dalam implementasinya, daerah dan sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan silabus, namun tetap berada dalam koridor isi kurikulum yang berlaku secar a nasional.
3. Pembelajaran.
Pembelajaran merupakan kegiatan utama sekolah, yang dalam pelaksanaannya sekolah diberi kebebasan memilih strategi, pendekatan, metode, dan ntekhnik pembelajaran yang efektif sesual dengan karakter mata pelajaran, peserta didik, guru, serta kondisi nyata sumber daya yang tersedia dan siap didayagunakan disekolah.
4. Keterangan
Pengelolaan keterangan mulai dari analisis kebutuha, perencanaan, rekrutmen, pengembangan hadiah dan sanksi.
5. Fasilitas
Pengelolaan fasilitas yang mencakup pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan merupakan kewenagan sekolah.
6. Keuangan
Pengeloalan keuangan, terutama pengalokasian dan penggunaan uang sepantasnya dilakukan oleh sekolah dibawah pimpinan dan koordinasi kepala sekolah. Hal ini perlu dilakuakan karena sekolah yang peling memahami kebutuhannya.
7. Kepersertadidikan
Pengelolaan kepersertadidikan di mulai dari penerimaan, pengembangan, pembinaa, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah memasuki dunia kerja hingga sampai pada perguruan alumni.
8. Hubungan sekolah dengan masyarakat.
Dalam alam demokrasi, masyarakat merupakan patner sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, karena sekolah merupakan bagian integral dari masyarkat.
9. Iklim sekolah.
Iklim sekolah yang kondusif – akademik baik fisik maupun nonfisik merupakan landasan bagi penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan produktif.
